Selasa, 02 November 2010

Peranan WTO dalam Globalisasi Perdagangan Internasional Terkait Produk High Technology


PERANAN WTO
DALAM GLOBALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
TERKAIT PRODUK HIGH TECHNOLOGY
AM. Laot Kian

ABSTRACT
This article explores the function of (World Trade Organization) WTO in the globalization of an international trade, especially in relationship with high technology products. As an international trade organization, WTO has a function to make the mechanism of international trade growing well and surely in justice. This article is aimed to know how far that function—especially in relationship with high technology product—is held true. Besides, this article explores the contribution of the trade of high technology products for Indonesia in the mechanism of WTO.

Keywords: Globalization, WTO, International Trade, High Technology Product

I.   PENDAHULUAN
1.1  Globalisasi
Dalam beberapa tahun belakangan ini, globalisasi menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan di berbagai kalangan. Bahkan globalisasi dipercaya mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia. Biasanya dalam frame globalisasi, apa yang disebut sebagai teknologi sangat menentukan kemajuan sebuah negara. Dengan kata lain, kemajuan teknologi tidak terlepas dari wacana globalisasi. Berkat globalisasi, ranah pergerakan teknologi menjadi seluas dunia dan menjadi tanpa batas. Dan sebaliknya berkat teknologi, wacana globalisasi mendapatkan bentuknya yang paling nyata. Dalam perspektif yang sama, keberadaan teknologi informasi dalam bingkai globalisasi—terutama melalui produk-produk high-tech—memampukan manusia untuk semakin mudah, cepat, dan ringkas melakukan berbagai kegiatan seperti halnya negosiasi, transaksi perdagangan, maupun kerjasama di berbagai bidang lainnya[1]. Pada titik ini, secara masif globalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi di semua negara[2].
Pada dasarnya, globalisasi memang suatu hal yang tidak dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Jika dimaknai secara positif, globalisasi dapat memberikan keleluasaan bagi arus barang dan jasa secara kompetitif. Hal ini tentu saja berimplikasi pada terbentuknya mekanisme pergerakan ekonomi yang efisien. Semua ini berujung pada peningkatan kesejahteraan manusia secara luas. Inilah esensi dari sebuah globalisasi, di mana dalam dataran ideal, globalisasi justru menjadi hal yang baik dan dibutuhkan dalam evolusi peradaban manusia. Globalisasi pulalah yang mendorong negara-negara untuk melakukan perdagangan internasional lebih gencar. Negara-negara berlomba-lomba untuk saling bersaing memperkenalkan produk, budaya, dan keunggulan masing-masing dalam rangka meningkatkan keuntungan dan ketertarikan internasional terhadap keunikan masing-masing dan penanaman investasi di negara yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, globalisasi memainkan peran penting dalam ranah perdagangan internasional.

1.2 Dari Perdagangan Internasional Hingga GATT
Kesadaran akan luasnya dunia yang ternyata bisa dijelajahi, mendorong orang untuk berpetualang dan melakukan transaksi dagang atau jual-beli. Lebih lanjut, kesadaran akan pentingnya transaksi dagang dalam ranah globalisasi, melahirkan keinginan untuk melakukan harmonisasi dan unifikasi hukum nasional tiap negara ke dalam sebuah aturan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan negara yang berdagang. Oleh karena itu, para pemuka ekonomi dunia menggagas pembentukan beberapa organisasi internasional dalam rangka mengakomodasi jalannya perdagangan internasional dalam bingkai globalisasi.
Alhasil, pada bulan Oktober tahun 1947, lahirlah General Agreement on Tariff and Trade (GATT), yang bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan[3]. Berkaitan dengan tujuan tersebut, GATT berfungsi sebagai forum negosiasi, forum penyelesaian sengketa, dan sebagai peraturan perdagangan internasional di bidang barang[4]. Karena itu, sejak berdirinya, GATT telah mensponsori berbagai perundingan yang dikenal dengan istilah rounds atau Putaran[5]. Dari semua Putaran tersebut, Putaran Uruguay (1986-1994) adalah Putaran terbesar yang mengarah pada pembentukan World Trade Organization (WTO). Jika GATT hanya berkaitan dengan perdagangan barang, WTO yang berdiri pada Januari 1995[6], mencakup juga perdagangan jasa (GATS: General Agreement on Tariff and Service) dan kekayaan intelektual (TRIPs: Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).
Pada prinsipnya, kehadiran lembaga tersebut dianggap menjadi sebuah jawaban yang tepat dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat dunia di tengah era globalisasi. Namun, dalam tataran empiris tidaklah demikian adanya. Fakta menunjukan bahwa di tengah meningkatnya teknologi masyarakat dunia selain ada beberapa keuntungan yang diperoleh, pada saat yang sama justru timbul berbagai permasalahan yang kompleks[7]. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan munculnya masalah berupa pelanggaran-pelanggaran dalam kaitan dengan teknologi yang ada. WTO yang seharusnya sebagai penjamin terciptanya perdagangan yang adil pun dinilai kurang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kategori ini, globalisasi yang dikendarai oleh negara-negara maju melalui lembaga internasional (baca: WTO) justru menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus meningkatnya ketimpangan berupa transfer teknologi yang tidak seimbang antarnegara merupakan bukti nyata gagalnya lembaga tersebut menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga publik internasional. Dalam kaitan dengan latar belakang tersebut maka paper kelompok ini mengambil judul “PERANAN WTO DALAM GLOBALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT PRODUK HIGH TECHNOLOGY”.

II.   RUMUSAN MASALAH
1.      Bagaimana peranan WTO agar globalisasi perdagangan produk high-tech dapat berjalan pada jalur yang tepat di bawah kendali WTO?
2.      Hambatan apa saja yang dihadapi WTO dalam mengawasi jalannya perdagangan internasional dalam ranah globalisasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi?
3.      Bagaimana Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menyingkapi alih teknologi di masa globalisasi ini?

III.    PEMBAHASAN
3.1  Diskursus: Mengapa “GATT/WTO”?[8]
Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya, World Trade Organization (WTO) adalah sebuah organisasi yang didirikan pada 1 Januari tahun 1995. Organisasi ini berawal dari Perjanjian General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Meskipun demikian, banyak orang bertanya, mengapa akronim GATT tetap ditulis bersamaan dengan akronim WTO. Tentu saja secara gramatikal penulisan GATT/WTO mengandung makna tertentu. Walaupun WTO secara resmi berdiri pada 1 Januari 1995, namun sistem perdagangan itu telah ada setengah abad yang lalu. Mengapa? Sejak tahun 1948, GATT telah dibentuk sebagai sebuah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan. Sebagai sebuah Persetujuan Umum, peraturan-peraturan yang dihasilkan masih bersifat sementara. Lain perkataan, GATT, yang dibuat pada tahun 1947, tidak mencerminkan suatu institusi namun hanya merupakan seperangkat perjanjian yang mengatur perdagangan dan menjaga tarif yang rendah (hambatan tarif) antar anggotanya.
            Pada awalnya, GATT ditujukan untuk membentuk International Trade Organization (ITO), yaitu suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari IMF dan Bank Dunia. Namun demikian, ITO tidak berjalan lancar lantaran banyak lembaga legislatif dari negara-negara anggota, termasuk Amerika Serikat—yang walaupun berkiprah sebagai pencetus—tidak meratifikasi Piagam Havana[9]. Upaya tersebut membuktikan bahwa perdagangan internasional membutuhkan suatu badan/organisasi. Walaupun upaya untuk menciptakan suatu badan perdagangan internasional pada tahun 1940-an mengalami kegagalan, para perumus GATT sepakat bahwa mereka menginginkan suatu aturan perdagangan. Sekjen PBB sendiri pun berupaya untuk membentuk suatu badan guna pengadministrasian GATT. Para pejabat pemerintah lainnya juga mengharapkan adanya pertemuan/forum guna membahas isu-isu yang berkaitan dengan persetujuan perdagangan. Keinginan tersebut tentu saja memerlukan dukungan sebuah sekretariat yang jelas dengan perangkat organisasi yang efektif. Oleh karena itu, GATT sebagai badan internasional digantikan oleh WTO, sebagai hasil dari Putaran Uruguay (1986-1994).
            Melalui Putaran Uruguay tersebut dinyatakan bahwa GATT sebagai suatu persetujuan masih tetap eksis dan telah diperbarui, tetapi tidak lagi menjadi bagian utama aturan perdagangan internasional. Dengan kata lain, GATT yang mengatur tentang perdagangan barang, masih tetap berlaku, tetapi dimasukkan sebagai bagian dari persetujuan WTO. Itu berarti, walaupun GATT tidak ada lagi sebagai organisasi internasional, persetujuan GATT masih tetap berlaku, dan berdampingan dengan GATS dan TRIPs dalam WTO. Jadi, apakah GATT sama dengan WTO? Tidak! WTO adalah GATT ditambah dengan beberapa kelebihan yaitu berupa GATS dan TRIPs.
Saat GATT diganti dengan World Trade Organization (WTO), World Trade Organization (WTO) tersebut dinilai sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional yang diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. WTO ditujukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. Melalui WTO, diluncurkan suatu model perdagangan di mana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Dalam ritme yang sama, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya WTO merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini[10]. WTO merupakan lembaga internasional yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas perdagangan dan berfungsi sebagai wasit dalam perdagangan internasional[11].

3.2  Prinsip-prinsip GATT/WTO
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, ada beberapa prinsip utama yang dipakai oleh GATT.  Huala Adolf menyebutkan bahwa ada 6 prinsip yang digunakan GATT yaitu Most-Favoured-Nation (MFN), National Treatment, Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif, Prinsip Perlindungan melalui Tarif, Prinsip Resiprositas, dan Prinsip Perlakuan Khusus bagi Negara sedang Berkembang[12]. Dalam kaitan dengan prinsip-prinsip tersebut, dikenal juga Kaidah Dasar Minimum (Minimum Standards), Kaidah Dasar Tindakan Pengaman dengan Klausul Penyelamat (Safeguards and Escape Clause), Kaidah Dasar mengenai Penyelesaian Sengketa secara Damai, Kaidah Dasar Kedaulatan Negara atas Kekayaan Alam, Kemakmuran dan Kehidupan Ekonominya, dan Kaidah Dasar Kerjasama Internasional[13].
            Pertama, Prinsip Most-Favoured-Nation (MFN). Prinsip ini menekankan bahwa suatu kebijakan perdagangan negara harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Namun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini. Salah satu pengecualiannya disebutkan dalam pasal XXIV yang mengatur bahwa jika ada anggota-anggota GATT yang membentuk suatu Custom Union atau Free Trade Area, maka anggota-anggota GATT tersebut tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya[14].
            Kedua, Prinsip National Treatment. Dalam prinsip ini, negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal, paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik[15]. Ketiga, Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif. Prinsip ini melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor-impor dalam bentuk apapun[16]. Keempat, Prinsip Perlindungan melalui Tarif. Prinsip ini menekankan bahwa GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya[17].
Kelima, Prinsip Resiprositas. Prinsip ini berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip ini sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya dikarenakan adanya perbedaan tingkat perekonomian antarnegara, terutama antara negara maju dengan negara berkembang. Sebagai contoh, negara maju ingin mendapat keringanan bea masuk seperti yang diberikan negara tersebut kepada negara sedang berkembang. Padahal, daya saing negara berkembang tidak sekuat negara maju. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip ini harus diimbangi oleh itikad baik dari negara-negara maju untuk membantu perkembangan perdagangan internasional negara-negara berkembang, dengan memberikan perlakukan-perlakuan khusus[18].
Keenam, Prinsip Perlakuan Khusus bagi Negara sedang Berkembang. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara maju untuk memberikan Generalized System of Preferences (GSP atau Sistem Preferensi Umum) kepada negara-negara sedang berkembang[19]. Dari semua prinsip tersebut, ada sebuah prinsip lain yang disebut Prinsip Transparansi (Transparency), yang mewajibkan negara-negara anggota GATT untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya, sehingga memudahkan para pelaku usaha melakukan kegiatan perdagangan[20].

3.3  Peranan WTO dalam Perdagangan Internasional terkait dengan High Teknologi
Dalam konsideran persetujuan pembentukan WTO disebutkan bahwa organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan internasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. WTO memberikan perhatian atas perlunya upaya-upaya positif dalam rangka memberikan jaminan pertumbuhan perekonomian yang lebih baik bagi negara berkembang dan terbelakang (Least Developed Country-LDC).
Sebagai suatu organisasi, WTO bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan dari semua persetujuan baik yang bersifat multilateral maupun plurilateral yang  dirundingkan selama putaran Uruguay. Persetujuan-persetujuan tersebut mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, pelaksanaan prosedur  penyelesaian sengketa antara negara anggota, dan keputusan-keputusan lain yang diambil negara-negara anggotanya. WTO juga melaksanakan peninjauan secara berkala (periodic reviews) atas semua kebijakan perdagangan antarnegara anggota, termasuk kebijakan  sebagai akibat dari pelaksanaan persetujuan tersebut[21].
Persetujuan-persetujuan dalam kerangka WTO mencakup produk-produk hukum  sebagai pelaksanaan Sistem Perdagangan Multilateral yaitu persetujuan di bidang Barang  (Good), persetujuan di bidang Pengamanan dan Perlindungan (Trade Remedities) yang  terdiri dari Anti-dumping, Subsidies and Countervailing Measures, dan Safeguard, persetujuan di bidang Perdagangan Jasa (Services); persetujuan di bidang HAKI (TRIPs), prosedur Penyelesaian Sengketa (DSU); prosedur Tinjauan Kebijaksanaan Perdagangan (Trade Policy Review Mechanism-TPRM) dan Sejumlah Keputusan dan Deklarasi Para Menteri[22]. Di samping itu, WTO telah mengeluarkan beberapa perjanjian yang berhubungan dengan teknologi yaitu:


a.      Persetujuan di bidang HAKI (TRIPs)
TRIPs adalah kebijakan dari WTO yang mengatur pematenan hak kekayaan intelektual. Hal yang mendasari ini adalah dorongan keuntungan ekonomi dan penguasaan pasar oleh negara-negara industri maju. Melalui TRIPs, negara-negara maju berupaya untuk mengendalikan penguasaan perdagangan internasional melalui pematenan produk-produk mereka[23]. Keadaan ini ternyata dapat berdampak buruk bagi negara-negara berkembang karena dengan kebijakan-kebijakan seperti ini akan mengakibatkan tidak adanya transfer teknologi lantaran apa yang mau ditransfer tersebut sudah menjadi hak dari negara maju yang mematenkan. Dalam kategori ini, perbedaan pembangunan berbasis teknologi (technologi based development) memberikan alasan yang cukup signifikan bagi kemampuan mematenkan hasil produk.
Lebih lanjut, usaha negara nerkembang untuk bersaing dalam hal teknologi dapat menjadi bumerang bagi negara berkembang sendiri karena pematenan hanya pada skala industri, tidak pada skala pertanian, yang nota bene menjadi tulang punggung negara berkembang. Padahal, proses-proses bioteknologi sekarang mampu menghasilkan bibit-bibit unggul yang tidak kalah bersaing dengan negara maju. Tentu saja hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara industri maju untuk melakukan transfer teknologi dan pengetahuan untuk pertaniannya, di mana negara-negara berkembang susah untuk mengakses transfer teknologi pada skala industri[24].
b.      SAPS
SAPS adalah perjanjian yang membatasi kebijakan pemerintah dalam hal keamanan makanan (kontaminasi bakteri, pestisida, pemeriksaan dan pelabelan), kesehatan binatang dan tanaman (impor wabah dan penyakit). Pada negara-negara yang belum banyak melakukan penelitian ilmiah, perjanjian ini dianggap merugikan karena dapat melemahkan Precautionary Principle (Prinsip Pencegahan). Kebijakan ini sebenarnya baik maksudnya, tapi dapat menimbulkan terlambatnya negara yang diimpor untuk mencegah wabah atau penyakit dari binatang ataupun tanaman yang masuk ke negara mereka[25].
c.       Agreement on Agriculture (AoA)
Agreement on Agriculture (AoA) sebagai sebuah perjanjian yang dihasilkan dari putaran Uruguay, mengatur perdagangan pangan secara internasional dan dalam negeri. Aturan-aturan ini memacu laju konsentrasi pertanian ke agrobisnis dan dapat melemahkan kemampuan negara-negara miskin untuk mencukupi kebutuhan swadaya pangan dengan cara bertani (bahan pokok penyambung hidup). Hal ini menyebabkan rendahnya harga komoditas mereka atas jumlah ekspor mereka yang juga terbatas[26].
d.      GATS[27]
GATS adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk menjadi tata perdagangan bebas dalam bidang jasa. Perjanjian ini bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan jasa dengan menghilangkan hambatan, kontrol dan regulasi atas penyediaan jasa. Hal yang menakutkan adalah GATS didasarkan pada prinsip yang memprioraritaskan nilai ekonomis dibandingkan nilai sosial dari penyediaan jasa. Situasi ini mengarah pada komersialisasi jasa yang berjalan bersamaan dengan liberalisasi ekonomi yang membatasi peran negara atau badan publik. Hal ini berimplikasi pada privatisasi sektor-sektor penting seperti air, komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Pengalihan kewenangan pada swasta juga kemudian akan menimbulkan kesenjangan kekuasaan antara korporasi dan konsumen/publik. Pengelolaan secara arbitreri oleh swasta juga akan menimbulkan naiknya tarif layanannya.
Menarik untuk dicatat di sini bahwa WTO memang mengatur juga tentang perlakuan berbeda dan khusus yang ditujukan bagi negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya[28]. Bahkan hampir semua persetujuan WTO mengandung ketentuan tentang special rights (differential and more favourable) bagi negara-negara sedang berkembang anggota WTO[29]. Sekretariat WTO telah mengklasifikasi 6 tipologi yang menjelaskan tujuan dari Special and Differential Treatment (S&D Treatment), yaitu[30], pertama, ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan peluang perdagangan bagi anggota negara berkembang. Ketentuan ini mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan peluang-peluang perdagangan bagi negara berkembang. Untuk maksud ini ada beberapa ketentuan yang tersebar dalam 4 persetujuan (pertanian, tekstil dan pakaian jadi, perdagangan jasa, dan Enabling Clause), yang dapat dimanfaatkan oleh negara anggota[31].    
Kedua, ketentuan di mana negara anggota WTO harus melindungi kepentingan Developed Countries (DCs). Ketentuan ini adalah memuat tindakan yang dapat dilakukan oleh negara anggota, atau tindakan yang dapat dihindarkan oleh negara anggota agar kepentingan negara berkembang dapat terlindungi. Ketiga, fleksibilitas komitmen, tindakan dan penggunaan instrumen kebijakan. Ketentuan ini terkait dengan tindakan negara berkembang yang dapat dilakukan melalui exception (pengecualian) dari disiplin yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota secara umum.
Keempat, periode waktu transisi. Ketentuan ini berhubungan dengan pengecualian ikatan waktu dari disiplin yang secara umum diterapkan.  Kelima, bantuan teknis. Mengenai bantuan teknis, negara maju telah sepakat untuk memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang dan terbelakang. Hal ini dilakukan karena level of development tiap negara anggota WTO berbeda. Dan keenam, ketentuan yang berhubungan dengan Least-Developed Countries (LDCs). Ketentuan ini penerapannya terbatas hanya bagi negara terbelakang sesuai dengan kriteria PBB.
Dalam kaitan dengan hak khusus bagi negara berkembang itu pula, pasal XVIII GATT di bawah judul “Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi” memberikan landasan bagi perlakuan khusus terhadap negara-negara sedang berkembang. Dalam pasal tersebut disadari bahwa pencapaian tujuan GATT didukung oleh perkembangan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang. Karena itu, negara-negara tersebut harus diperhatikan secara khusus, dalam bentuk pemberian peralatan protektif yang mempengaruhi impor[32]. Sebaliknya, kewajiban negara berkembang sebagai anggota WTO adalah melaksanakan semua komitmen yang telah dibuat pada waktu penandatanganan pembentukan WTO, baik komitmen di bidang perdagangan barang, jasa, maupun HAKI[33].
Jika disimak, peranan WTO sangat besar dalam pergerakan produk-produk high technology. Aturan-aturan yang dibuat WTO dalam berbagai persetujuan di atas pada prinsipnya baik dalam kerangka keunggulan komparatif dan sekaligus keunggulan kompetitif. Dalam tugas dan peran yang sama, WTO sebenarnya punya andil untuk—dalam arti tertentu—membatasi kedigdayaan negara-negara maju yang berkat teknologinya ingin mengambil alih teknologi negara-negara berkembang dan mematenkan menjadi miliknya. Jika prinsip-prinsip WTO dijalankan secara benar, dengan kategori memberikan privilese atau hak istimewa bagi negara-negara berkembang, tentu saja tatanan ekonomi tidak pincang atau lebih memihak ke negara-negara maju. Sampai pada titik ini, dalam pergerakan produk high-tech, WTO dapat mengambil peran sebagai—meminjam Keynes dan Samuelson—legislator, provider, dan entrepreneur dalam arti sesungguhnya.

3.4  Hambatan WTO dalam Pengawasan Perdagangan Internasional
Sebenarnya, WTO sendiri pun tidak lepas dari kegagalan-kegagalan yang seharusnya tidak perlu terjadi jika WTO berpijak pada prinsip-prinsipnya secara benar. Kegagalan yang pailng sering dilontarkan ialah bahwa WTO dinilai mengakomodasi dan menyalurkan kepentingan negara-negara industri dalam keberadaannya hingga saat ini, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Dari awal pun posisi tawar menawar antara negara maju dan negara berkembang pun tidak seimbang. Juga rapat-rapat WTO hanya diikuti oleh 30an negara, yang berarti ada 100an negara yang tidak ikut dalam mengambil keputusan rapat. Hal itu menunjukan bahwa negara-negara selain negara maju tidak mendapat peran yang lebih dalam mengambil kebijakan-kebijakan WTO[34].
Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh WTO sendiri banyak menuai kontroversi bagi negara-negara berkembang. Kebijakan-kebijakan tersebut terutama mengenai TRIPs, Sanitation and Phytosanitation Standards (SAPS), Agreement on Agriculture (AoA), General Agreement on Trade Services (GATS). Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip GATT dalam penjelasan sebelumnya, ada beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian. Misalnya saja prinsip Larangan Restriksi akan melemah jika negara maju meminta negara berkembang untuk mengurangi atau membatasi kuantitas ekspornya. Padahal, negara berkembang justru mampu berbenah melalui ekspornya. Hal senada berlaku juga untuk prinsip Resiprositas. Prinsip ini secara teoritis dapat dibenarkan; namun dalam ranah praksis, prinsip ini tidak dapat berjalan karena perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara berkembang.
Martin Khor, seorang aktivis yang kritis terhadap neoliberalisme, mengusulkan agar beberapa kesepakatan yang sudah dihasilkan dalam WTO selayaknya ditinjau kembali[35]. Menurutnya, persetujuan-persetujuan WTO lebih banyak menguntungkan negara-negara maju. Berbagai kenyataan menunjukkan bahwa WTO justru menjadi perangkap bagi kekuasaan pasar yang amat efektif untuk “memaksa” berbagai negara agar mematuhinya. Meskipun ada prinsip nondiskriminasi, namun kemampuan negosiasi (bargaining power) dari negara-negara berkembang masih sangat lemah. Fakta ini diperparah oleh sikap ketergantungan dari negara berkembang kepada negara maju, yang sebenarnya lahir dari kemenangan modal negara maju. Itulah sebabnya berbagai perundingan yang membahas masalah-masalah penting dan urgen selalu menguntungkan negara maju.
Sebuah contoh yang menarik dapat dilihat dalam perdebatan seputar obat-obatan[36]. Dalam pertemuan tingkat menteri WTO di Doha (2001), kalangan negara miskin dan negara berkembang bersikukuh dengan usulan agar setiap negara tetap berhak menggunakan versi generik dari obat yang sudah dipatenkan. Negara miskin dan berkembang juga bersikeras agar negara yang tidak memiliki industri farmasi bisa memperoleh obat versi generik tersebut dari negara tetangga. Atas alasan kemanusiaan, kalangan negara miskin dan negara berkembang mulai mendapatkan dukungan dari negara maju, terutama dari negara-negara di Eropa.  
Negara-negara di Eropa yang mendukung proposal ini mendasarkan diri pada sejumlah alasan. Pertama, menurut mereka, setiap orang berhak atas layanan kesehatan yang memadai, termasuk akses terhadap obat. Dengan kata lain, menurut mereka tidak adil bila orang-orang miskin di negara berkembang dipaksa untuk membayar obat dengan harga yang sama dengan sesamanya di negara maju. Apalagi umumnya pemerintah di negara miskin dan berkembang belum mampu memberikan perlindungan dan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakatnya. Pengabaian terhadap kenyataan ini telah berdampak pada tewasnya belasan juta rakyat miskin setiap tahunnya hanya karena mereka tidak mampu membeli obat.
Kedua, dalam kenyataannya, banyak industri farmasi yang memanfaatkan hak atas kekayaan intelektualnya itu untuk memaksimalkan laba. Seorang aktivis LSM Singapura memperlihatkan betapa satu pabrik obat bisa membanting harga produknya begitu ada pesaing yang memproduksi obat sejenis. “Itu berarti bahwa laba yang selama ini diperoleh perusahaan tersebut sudah sangat berlebih”, demikian tulis seorang aktivis dalam situs resmi Oxfam, LSM yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan.
Ketiga, banyak di antara obat-obat yang dipatenkan itu mendapatkan bahan bakunya dari kekayaan plasma nutfah negara miskin atau negara berkembang. Jadi, sungguh tidak adil jika industri negara maju memaksa rakyat negara miskin dan berkembang “untuk membeli kembali kekayaan mereka”. Masalahnya ialah, Amerika Serikat (USA), yang de facto merupakan kekuatan terbesar WTO, masih menentang usulan itu. Memang sekarang negara tersebut sudah mulai “melunak”, yakni mau mengakomodir kepentingan negara miskin dan negara berkembang untuk tetap mendapatkan hak produksi versi generik atas obat yang dipatenkan. Namun USA tetap mempertahankan pendapat bahwa ekspor obat generik dari satu negara ke negara lain tidak boleh terjadi. Alasan formal yang diajukan oleh USA dalam forum WTO adalah, pertama, bahwa praktek tersebut akan mendorong penyelundupan obat generik dari negara berkembang ke negara maju, bahkan ke USA sendiri. Harian Washington Times melaporkan bahwa pernyataan USA bukanlah omong kosong karena banyak produk obat generik yang ditujukan untuk masyarakat Sub-Sahara ternyata ditemukan di pelabuhan di Belgia.
Kedua, USA khawatir bahwa hak produksi obat generik akan mendorong industri farmasi negara berkembang untuk memaksimalkan laba dengan memproduksi obat generik tersebut. Kekhawatiran ini didasarkan oleh adanya fakta bahwa umumnya di negara berkembang hanya ada satu atau dua perusahaan farmasi yang memproduksi obat generik yang dimaksud. Ketiga, USA berpendapat bahwa pelepasan hak paten akan menyurutkan semangat mereka yang bergerak dalam bidang riset dan pengembangan, karena mereka tidak akan mendapatkan insentif uang yang memadai atas kerja keras yang mereka lakukan.
Selain hambatan dalam arti terlalu lemahnya implementasi prinsip-prinsip WTO yang ditujukan bagi negara berkembang dan terbelakang, hambatan lainnya ialah perbedaan basic atau dasar dari tingkat pembangunan setiap negara. Bagi negara-negara maju, industri berbasis teknologi telah menjadi tuntutan mutlak. Akan tetapi, bagi negara berkembang, pembangunan teknologi belum dapat dioptimalkan, selain karena minimnya sumber daya manusia, tetapi juga karena political will pemerintah yang kurang mengarahkan masyarakat ke arah technology based development.

3.5  Indonesia dan Alih Teknologi: Tinjauan Keterkaitan dengan WTO
Indonesia sudah sejak semula meratifikasi persetujuan WTO melalui UU No. 7/1994. Dengan diterbitkanya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establising the World Trade Organization” ini, maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan dengan demikian, semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional[37]. Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa Indonesia terlalu tergesa-gesa meratifikasi persetujuan WTO tersebut. Alasan belum siapnya kondisi masyarakat menghadapi peta persaingan global dan belum memadainya infrastruktur di Indonesia, sering diajukan sebagai alasan pembenar lantaran hingga kini Indonesia masih belum bisa “tinggal landas”. Jika dibandingkan dengan Cina yang baru meratifikasi persetujuan WTO pada tahun 2004, kondisi Indonesia terasa sangat memprihatinkan. Tentu saja alasan kesiapan bangsa, baik secara suprastruktur maupun infrastruktur yang telah diungkapkan di atas dapat diterima dalam tataran ini.       
            Sebenarnya, jika kita berbicara tentang penilaian atas keanggotaan Indonesia dalam WTO, beberapa contoh dapat kita ajukan di sini. Deddy Saleh dalam makalahnya yang berjudul “WTO dan Negara Berkembang” mengungkapkan bahwa manfaat yang dapat diambil dengan bergabungnya negara berkembang di WTO ialah, reformasi fundamental di bidang perdagangan produk pertanian; adanya keputusan untuk menghilangkan kuota ekspor tekstil dan pakaian jadi secara bertahap; pengurangan bea masuk pada produk-produk industri; perluasan cakupan produk-produk yang bea masuknya terikat ketentuan WTO sehingga sulit dinaikkan; dan penghapusan persetujuan bilateral yang dapat menghambat arus perdagangan dari barang-barang tertentu[38].
Namun dalam sudut pandang yang berbeda, Achmad Ya’kub mengajukan makalahnya yang berjudul “WTO Mati Suri, Saatnya Untuk Kedaulatan Pangan”. Wakil dari organisasi masyarakat sipil untuk perjuangan petani dan buruh tani ini menyatakan bahwa WTO adalah salah satu mekanisme utama dari globalisasi korporasi. Buku aturan WTO yang berisi lebih dari 700 halaman tersebut merupakan suatu sistem perdagangan bergaya korporatis (corporate-managed) yang komprehensif. Ekspansi pasar pertanian internasional hanya membuat untung Amerika dan Uni Eropa dengan perusahaan-perusahaan transnasionalnya, seperti Monsanto, Cargill, dan lainnya. Komoditi yang sangat murah dari perusahaan-perusahaan raksasa tersebut telah membanjiri pasar domestik di negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia. Padahal, sudah saatnya bagi Indonesia untuk memiliki kedaulatan pangan, sebuah konsep yang diinginkan oleh buruh tani dan petani kecil untuk menghentikan kelaparan yang banyak menimpa dirinya sendiri[39].
            Lalu bagaimana dengan masalah alih teknologi? Keikutsertaan suatu negara berkembang—dalam hal ini Indonesia—dalam program alih teknologi bukanlah suatu permasalahan yang sangat mudah. Adapun ketika program alih teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan bentuk pengalihan material (Material Transfer) atas dasar lisensi dianggap tidak akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan Indonesia itu sendiri karena hanya akan menciptakan masyarakat di Indonesia yang hanya dapat memakai dan menggunakan tanpa bisa menghasilkan suatu teknologi tersendiri. Pada gilirannya, dampak paling mencolok pun muncul: mendorong masyarakat untuk bersifat konsumeristis[40].  
Selain itu upaya Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program alih teknologi atau pemindahan teknologi asing ke dalam negeri pun mendapat permasalahan serius karena hasil penemuan teknologi dari negara asing dan juga menjadi pemilik teknlogi tersebut telah dilindungi oleh peraturan-peraturan yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara internasional[41]. Dengan kata lain, ketika Indonesia hendak mengalihkan teknologi asing tersebut, Indonesia akan berhadapan dengan kenyataan bahwa teknologi tersebut telah dilindungi oleh ketentuan-ketentuan internasional sehingga sulit untuk mengalihkan teknologi asing tersebut ke dalam negeri.
Pada titik yang sama, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional pun harus tunduk pada ketentuan yang menyangkut proses alih teknologi tersebut mengingat Indonesia juga turut serta dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Baca: WTO) yang diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO ini tentunya menimbulkan suatu akibat hukum bahwa Indonesia menerima segala kewajiban yang dibebankan, termasuk kewajiban untuk merubah hukum nasional agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan WTO. Dan perihal Hak Kekayaan Intelektual yang sangat berkaitan erat dengan proses alih teknlogi diatur secara spesifik dalam ketentuan-ketentuan WTO ini.
Hak Kekayaan Intelektual yang diatur secara spesifik dalam perjanjian WTO secara langsung membawa konsekwensi serta implikasi yuridis dalam proses alih teknologi di Indonesia. Apalagi sejak tahun 2002, persetujuan TRIPs (Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Rights), yang pada awalnya bernaung di bawah WIPO (World Intellectual Property Organiation), kini menjadi bagian dari WTO yang diberlakukan secara penuh di Indonesia[42]. Hal ini tentunya mengakibatkan setiap pemakaian hak kekayaan intelektual harus memperoleh izin pemilik hak tersebut. Selain itu, royalti atas penggunaan hak tersebut pun harus dibayar. Itu berarti proses alih teknologi dari asing tidak dapat dialihkan dan dikembangkan di Indonesia, dan keinginan Indonesia yang menjadikan alih teknologi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya menjadi terhambat.
Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan nasional dalam program alih teknologi di Indonesia, ternyata ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia yang mengatur hal tersebut belum dirasakan manfaatnya secara signifikan. Adapun ketentuan nasional sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization  itu adalah sebagai berikut[43].
1.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain industri.
2.      Undang-undang nomor 33 Tahun 2000 tentang Sirkuit Tata Letak Sirkuit Terpadu.
3.      Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
4.      Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai pengganti atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 21 tahun 1996 tentang Merek.
5.      Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagai pengganti atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.
Semua undang-undang di atas secara normatif memang memadai. Namun demikian, keanekaragaman pandangan dan pola pikir tentang alih teknologi sangat berpengaruh terhadap mekanisme implementatifnya. Akhirnya, yang kiranya mungkin bagi Indonesia saat ini ialah mengubah paradigma pembangunan ke arah technology based development.




IV.  PENUTUP
4.1  Kesimpulan         
Dari pemaparan fakta-fakta dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
a.       Peranan WTO agar globalisasi perdagangan produk high-tech dapat berjalan pada jalur yang tepat di bawah kendali WTO adalah dengan menguatkan penerapan prinsip-prinsip WTO, dengan menitikberatkan pada kemampuan negara-negara berkembang untuk mengembangkan teknologinya. Dalam arti ini, WTO diharapkan mampu berperan sebagai legislator, provider, dan enterpreneur. Ketiga peran tersebut dijalankan dengan mendorong negara-negara untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan negara, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan internasional, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia dengan basis teknologi. Cara yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan persetujuan-persetujuan dalam kerangka WTO mencakup produk-produk hukum  sebagai pelaksanaan Sistem Perdagangan Multilateral.
b.      Hambatan yang dihadapi WTO dalam mengawasi jalannya globalisasi terkait dengan perdagangan internasional adalah kurang ada suatu solidaritas anatar negara-negara anggota WTO. Negara maju cenderung kurang peduli terhadap persetujuan-persetujuan yang dibuat. Hal ini mengakibatkan persetujuan itu lebih banyak merugikan negara-negara berkembang. Permasalahan tersebut mengakibatkan munculnya issue negative yaitu adanya kepentingan negara-negara industri dalam keberadaan WTO hingga saat ini, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
c.       Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menyingkapi alih teknologi di masa globalisasi ini dengan ikut serta dalam WTO, sebab dalam WTO terdapat kebijakan-kebijakan yang semestinya menguntungkan Indonesia. Hal ini tentunya mengharuskan Indonesia untuk secara yuridis menerima segala kewajiban yang dibebankan padanya, termasuk kewajiban untuk merubah hukum nasional agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan WTO. Namun ternyata ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia yang mengatur hal tersebut belum dirasakan bermanfaat secara signifikan dan karena itu solusi pengalihan teknologi yang ideal belum ditemukan. 

4.2  Saran
Fakta membuktikan bahwa komposisi tawar-menawar antarnegara dalam WTO sangat tidak seimbang lantaran terdapat pembedaan tegas antara negara maju dan negara berkembang. Hal menunjuk pada ketidakberesan governance dalam lembaga tersebut. Negara-negara dengan posisi bargaining yang lebih kuat terlihat mendominasi WTO walaupun semua negara seharusnya memiliki hak suara yang sama. Karena itu, sudah seharusnya prinsip-prinsip WTO dijalankan secara benar, tanpa ada tendensi untuk semata-mata memberikan keuntungan bagi negara maju.
Dan dalam kaitan dengan alih teknologi, perlulah bagi Indonesia untuk mulai menerapkan technology based development sebagai hal yang mutlak perlu. Hanya dengan mengembangkan teknologi, Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju, dan terutama mampu mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata.






















DAFTAR PUTAKA

(Tanpa Penulis), GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1997

Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), Sekilas WTO (World Trade Organization), Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, edisi ke-3, (tanpa tahun)

F.X. Soedijana, SH., dkk., Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum), cet. I,  Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008

H. S. Kartadjoemena, GATT dan WTO; Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1996

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005

Joseph Stiglitz, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, Jakarta: Ina Publikatama, 2003

Justice and Piece Institute, Fair Trade: Sebuah Alternatif Positif, Surakarta: Yayasan Samad, 2003

Y. Triyana, SH., M.Hum., “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, Catatan Kuliah Pascasarjana Hukum Bisnis, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009

WEBSITE:

http://www.mediaindonesia.com, Kamis, 16 April 2009, 21.30
http://www.diassatria.web.id, Kamis, 16 April 2009, 21. 30.



[2] http://www.wikipedia.com/globalisasidantechnology, Kamis, 16 April 2009, 21. 30.                               
[3] Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, 98. Lihat juga Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), Sekilas WTO (World Trade Organization), Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, edisi ke-3, (tanpa tahun).
[4] Y. Triyana, SH., M.Hum., “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, Catatan Kuliah Pascasarjana Hukum Bisnis, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009, 5.
[5] Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, 99-100. Sejauh ini telah diadakan 8 Putaran. Putaran I: Jenewa (1947, 23 negara); Putaran II: Annecy-Prancis (1947, 13 negara); Putaran III: Torquay-Inggris (1951, 38 negara); Putaran IV: Jenewa (1956, 26 negara); Putaran V: Jenewa/Dillon (1960-1961, 26 negara); Putaran VI: Kennedy (1964-1967, 62 negara); Putaran VII: Tokyo (1973-1979, 102 negara); Putaran VIII: Uruguay (1986-1994, 123 negara).
[6] (Tanpa Penulis), GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia         (UI-PRESS), 1997, 3.
[7] Joseph Stiglitz, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, Jakarta: Ina Publikatama, 2003, 12-17.
[8] Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), Sekilas WTO (World Trade Organization), 2-3.
[9] Piagam Havana ialah Piagam ITO yang dihasilkan dalam United Nations Conference on Trade and Development di Havana, pada bulan Maret 1948.
[10] H. S. Kartadjoemena, GATT dan WTO; Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1996, 21-37.
[11] H. S. Kartadjoemena, GATT dan WTO; Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, 45.
[12] Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, 108-118.
[13] Kaidah-kaidah ini disebutkan dalam lembaran foto copy kuliah Pascasarjana Hukum Dagang Internasional yang dibagikan Dr. Ig. Sumarsono Rahardjo, SH., M.Hum., pada hari Rabu, 18 Februari 2009, selain beberapa prinsip yang telah disebutkan oleh Huala Adolf di atas. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kaidah Minimum Standard menekankan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada pedagang asing dan hartanya; Escape Clause menekankan bahwa jika tidak ada upaya lain, maka untuk sementara dibenarkan adanya kebijakan proteksi bagi industri dalam negeri; kaidah Penyelesaian Sengketa secara Damai menekankan prinsip negosiasi; kaidah Kedaulatan Negara atas Kekayaan Alam, Kemakmuran, dan Kehidupan Ekonomi menggarisbawahi prinsip Imunitas Negara; dan selanjutnya kaidah Kerjasama Internasional menekankan asas tanggung jawab kolektif.
[15] Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), Sekilas WTO (World Trade Organization), 4.
[16] Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, 113.
[17] Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, 114.
[19] Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, 117-118.
[20] Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), Sekilas WTO (World Trade Organization), 4.
[21] Joseph Stiglitz, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, 25-34.
[22] Joseph Stiglitz, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, 35.     
[23] Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), Sekilas WTO (World Trade Organization), 35.
[24] Joseph Stiglitz, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, 38.
[25] Justice and Piece Institute, Fair Trade: Sebuah Alternatif Positif, Surakarta: Yayasan Samad, 2003, 5.
[27] Joseph Stiglitz, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, 45.
[28] Hingga kini terdapat 148 negara anggota WTO dan 31 negara peninjau.
[29] Y. Triyana, SH., M.Hum., “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, 11.
[31] Pada waktu Putaran Tokyo (1979) berakhir, negara-negara sepakat mengeluarkan putusan mengenai pemberian perlakuan yang lebih menguntungkan dan partisipasi yang lebih besar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dunia. Inilah yang disebut dengan Enabling Clause.
[32] F.X. Soedijana, SH., dkk., Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum), cet. I,  Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008, 70.
[34] http://www.mediaindonesia.com, Kamis, 16 April 2009, 21.30
[36] Bagian ini dikutip dari http://jurutulis.com/wto-paten-dan-obat-untuk-negara-miskin.html, Senin, 16 Maret 2009, 12.02.
[40] http://www.diassatria.web.id, Kamis, 16 April 2009, 21. 30.
[41] Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), Sekilas WTO (World Trade Organization), 36.
[42] Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), Sekilas WTO (World Trade Organization), 35.
[43] H. S. Kartadjoemena, GATT dan WTO; Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, 50.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar